Ratusan warga Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi korban kartu BPJS palsu. Kartu bodong ini diterima warga dari sebuah lembaga berkedok peduli duafa.
"Sebanyak 200-an orang yang mendaftar. Jadi, lembaga itu datang ke desa dan menawarkannya sejak delapan bulan yang lalu," kata Lurah Desa Kertajaya, Bandung Barat, Fauzy Samsul, dilansir dari Merdeka.com, Minggu 24 Juli 2016.
Fauzy mengatakan kasus ini terungkap ketika kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki warganya tak bisa digunakan untuk berobat di salah satu rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat. Setelah dikumpulkan, ternyata ada ratusan warga yang memang menerima kartu BPJS Kesehatan dari pihak yang sama. Mayoritas mereka berasal dari Desa Kertajaya.
"Dulu, ada iuran satu orang sebesar Rp100 ribu untuk kartu BPJS ini. (Lembaga itu) menawrkan BPJS Kesehatan. Otomatis diterima karena di desa kami juga ada (program) desa siaga," kata dia.
Fauzy mengatakan banyak warganya yang tertarik untuk mengikuti program ini karena belum terfasilitasi akses kesehatan. Mereka pun akhirnya mempercayakan pembuatan kolektif yang digagas lembaga duafa itu.
"Di desa itu banyak warga kami yang tidak terfasilitasi dan tidak terdata Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dulunya," kata dia.
Fauzy mengatakan akan melaporkan kasus ini kepada aparat berwajib. Dia memperkirakan ada Rp22 juta yang diperkirakan mengalir ke lembaga berkedok peduli duafa itu.
"Akan dilaporkan karena di sini banyak yang dirugikan," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan banyaknya temuan kartu bodong ini menunjukkan semakin banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang memalsukan identitas pemerintah. Deddy pun meminta kasus ini segera diproses secara hukum.
Begini Cara Membedakannya
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kemungkinan besar pelaku pembuatan kartu BPJS Kesehatan palsu ini orang luar BPJS. Oknum tersebut berperan seperti calo yang mengatur pembuata kartu BPJS Kesehatan. Warga mempercayainya dan menggunakan jasa oknum tersebut. Padahal, pendaftaran kartu BPJS Kesehatan bisa secara online untuk mencegah terjadinya percaloan.
Nomor register pada kartu tidak menyimpan data identitas pemilik kartu. Selain itu, ia juga menjelaskan, kartu BPJS Kesehatan yang asli memiliki tulisan e-ID di bagian atas pojok kiri.
Masyarakat bisa mengecek kartu BPJS Kesehatannya di Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) jika ingin memastikan apakah kartu yang dimilikinya itu asli atau palsu. Untuk mencegah kejadian serupa, pihaknya sudah memasang spanduk yang bertuliskan tentang imbauan kepada warga untuk tidak menggunakan calo dalam pendaftaran kartu BPJS Kesehatan.
Dia menjelaskan, pendaftaran harus dilakukan di kantor cabang atau secara online, atau juga di bank dan minimarket terdekat. Beberapa bank yang bekerjasama dengan BPJS untuk urusan pendaftaran kartu, di antaranya yakni BCA dan Bank Mandiri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Syamsul Ma'arif meminta kepada pihak aparat penegak hukum dan Dinas Kesehatan untuk segera terjun menyelidiki dalang di balik pembuatan kartu BPJS Kesehatan yang diduga palsu itu. "Harus segera ditindak," kata dia.
Syamsul pun mengakui, beberapa warga sekitar di rumahnya juga ada yang mengadu kepadanya ihwal kartu BPJS Kesehatan yang tidak bisa digunakan. Kedatangan warga ini membuatnya terkejut lantaran warga yang mengadu berjumlah banyak. "Mereka banyakan datang ke saya, bilang bahwa kartunya enggak bisa digunakan. Sudah mengadu ke BPJS-nya, tapi enggak bisa juga, katanya itu palsu jadi enggak bisa digunakan," ujar dia.
